Peraturan Mahkamah Agung Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti. Web p, santhos wachjoe. Peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2015.
Web p, santhos wachjoe. Waktu dan tempat pelatihan tahap ii: Peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2015.
Web Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/Kma/Sk.pl1.2.2/X/2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua.
Web pasal 5 ayat (2) uu ite mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang. Validasi adalah proses mencocokkan, menjamin, dan menyatakan dokumen elektronik telah sesuai dengan dokumen asli. Peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2015.
Waktu Dan Tempat Pelatihan Tahap Ii:
Bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk. Tata usaha negara/c.4/sema 4 2016. Ini belum mengatur tentang dokumen maupun data elektronik.
Web 1 Makalah Disampaikan Pada Seminar Terbatas Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri Dengan Perguruan Tinggi Dengan Thema:
Peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun. Web eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan uu dokumen perusahaan dan uuite namun. Setiap dokumen elektronik yang diunggah.
Web Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Berperkara Di Pengadilan Secara.
Web pengawasan mahkamah agung ri dan direktorat jenderal badan peradilan umum. Web proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 hir/284 rbg, serta pasal 1866. Marsudin menyebutkan sebagaimna dalam perkara pidana, yakni sejak tahap penyidikan harus di identifikasi apakah alat bukti tersebut berwujud alat bukti “.
Web Frasa Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dilakukan Dalam Rangka Penegakan Hukum Atas Permintaan Kepolisian, Kejaksaan Dan/Atau.
Web lebih khusus, dasar hukum kamar tata usaha negara menggunakan buktielektronik sebagai bukti yang sah dalam hukum acara adalah ketentuan uu no. €œpenggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti persidangan.†jurnal hukum dan peradilan (2016). Web eksistensi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti dalam hukum.