Peraturan Penyusunanlaporan Kinerja Lembaga. Web pasal 20 peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 17 tahun 2016): Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (1) peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (1) peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu. Sebagai perwujudan penerapan peraturan presiden nomor. Petunjuk teknis penyusunan pelaporan kinerja;
Web Perpres 29/2014 Tentang Sakip.
Web salinan keputusan menteri perencanaan pembangunan nasional/ kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor kep. Web peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 100, tambahan lembaran.
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perlu.
A) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan;. Penyusunan laporan kinerja tahun 2021 telah mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan. Web pengukuran kinerja, pengumpulan data penilaian kinerja, analisis, review dan pelaporan kinerja serta penggunaan data kinerja tersebut bagi perbaikan kinerja organisasi di.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatut Negara Nomor Per/20/M.pan/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no. 142/m.ppn/hk/11/2023 tentang pedoman penyusunan laporan kinerja di. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Web Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Web hal terpenting yang dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah. Web semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan. Implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:
(A) Memberikan Informasi Kinerja Yang Terukur Kepada Pemberi Mandat Atas Kinerja Yang Telah Dan Seharusnya Dicapai, Dan (B).
Penyusunan laporan kinerja tahun 2022 telah mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan. Entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga adalah unit kerja kementerian negara/lembaga. 1 tahun 2009 tentang uraian tugas bagian, bidang, sub direktorat, sub bagian, sub bidang dan seksi di bps.