Dasar Hukum Penerapan Pph Pasal 22

Dasar Hukum Penerapan Pph Pasal 22. Direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) kementerian keuangan, bendahara pemerintah (pph 22 bendaharawan), dan bumn/bumd (badan usaha milik daerah). Web dasar pemungutan pajak (dpp) dan tarif pph pasal 22 diatur dalam pasal 2 peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Dasar Hukum Pph Pasal 22

Web begini tarif dan dasar pengenaan pajak pph pasal 22 (bagian 1) archie teapriangga | jumat, 15 mei 2020 | 11:45 wib. Web pemungut pph pasal 22 adalah: 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pemungutan Pph Pasal 22 Ada.

Web hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang diteken presiden joko widodo (jokowi) pada tanggal 27 desember 2023. “tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif,” kata direktur penyuluhan, pelayanan dan hubungan. Web arti pph pasal 22 bagi perusahaan sebagian besar pph pasal 22 ini dikenakan pada satu arah saja.

Besaran Tarif Pph Pasal 22 Sebesar 1,5 Persen Dari Harga Pembelian Barang Tidak Termasuk Ppn Dan Tidak Final Yang Dilakukan Oleh:

Selengkapnya mengenai pph 22 bisa anda baca pada artikel dari klikpajak tentang pph pasal 22. Direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) kementerian keuangan, bendahara pemerintah (pph 22 bendaharawan), dan bumn/bumd (badan usaha milik daerah). Pph dari pasal ke 22 ini lebih majemuk dalam pengertian dan pengaplikasikan.

Kebijakan Ini Mulai Berlaku 1.

Web dasar pemungutan pajak (dpp) dan tarif pph pasal 22 diatur dalam pasal 2 peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Merujuk pada bagian pertimbangan dari pp tersebut, ketentuan pemotongan pph pasal 21. Web tampilan awal salinan peraturan pemerintah (pp) no.

Web Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Adalah:

Peraturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang diteken jokowi pada 27 desember 2023. Cek berita dan artikel yang lain di google news. Web berikut adalah contoh perhitungan pph pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri baja dan otomotif:

Tarif 15% Dari Jumlah Bruto Atas Dividen (Pembagian Dividen Orang.

Memang potongan pajak seperti ini lebih rumit apabila dibandingkan dengan jenis lainnya. Web begini tarif dan dasar pengenaan pajak pph pasal 22 (bagian 1) archie teapriangga | jumat, 15 mei 2020 | 11:45 wib. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.