Peraturan Cabotage Dari Perhubungan Laut

Web Peraturan Menteri Perhubungan No.

Web peraturan menteri perhubungan nomor pm 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut (berita negara republik indonesia tahun 2013 nomor. Web sehingga pada kegiatan tersebut angkutan laut asing masih diperbolehkan beroperasi, namun pada pelaksanaannya di berlakukan perizinan yang ketat yang diatur pada. Web sebagai informasi, kegiatan kampanye keselamatan pelayaran ini dilaksanakan secara daring dan luring.

Web Beyond Cabotage Di Indonesia.

Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi asas cabotage. Pencabutan peraturan menteri perhubungan nomor pm. Mamahit mengatakan kepada liputan6, jakarta, selasa (22/4/2014) bahwa isi asas cabotage.

Hal Ini Juga Diperkuat Oleh Data Dari Kementerian Perhubungan Yang Menyebutkan Bahwa Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun (2015.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan peraturan pemerintah. Web peraturan menteri perhubungan nomorpm93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusabaan angkutan laut; Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang.

Berlaku Pm 51 Tahun 2023.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar. Persetujuan penggunaan kapal asing untuk kegiatan selain mengangkut penumpang dan barang gambaran umum uu no. Web direktorat lalu lintas dan angkutan laut ditjen perhubungan laut kementerian perhubungan juga melaksanakan serah terima taruna praktek laut.

Web Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Web hal tersebut merupakan implementasi dari peraturan menteri perhubungan nomor pm 92 tahun 2018 tentang tata cara dan persyaratan pemeberian persetujuan penggunaan. Peraturan menteri perhubungan nomor pm 52 tahun 2023 pdf. Direktur jenderal adalah direktur jenderal perhubungan laut.