Peraturan Ojk Tentang Remunerasi Direksi Dan Komisari. Web pojk tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. (penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor.
Web peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33 /pojk.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik dengan. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota direksi dan/ atau dewan komisaris; Web dengan peraturan ojk mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
Melaksanakan Tugas Pengawasan Dan Pemberian.
Dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selaku direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas. Web bank wajib memiliki kebijakan tertulis untuk remunerasi bagi direksi, dewan komisaris, dan pegawai, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun untuk remunerasi. Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi bagi anggota direksi dan/ atau dewan.
Web No.278, 2017 Keuangan Ojk.
Komite nominasi dan remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas. 59/pojk.04/2016 tahun 2016 tentang direksi dan dewan komisaris lembaga kliring dan penjaminan (penjelasan atas lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 376) penjelasan atas.
Web Penunjukan Sementara Direktur Utama Lembaga Kliring Dan Penjaminan Atau Pengalihan Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi Lembaga Kliring Dan Penjaminan Wajib.
Web direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bpr, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan bank indonesia; Pasal 17 (1) laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan.
Web Keputusan Rapat Dewan Komisaris Dapat Menetapkan Gaji Dan Tunjangan Bagi Direksi Apabila Kewenangan Penetapan Gaji Melalui Rups Diberikan Kepada.
Web atas pemenuhan pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab tersebut melahirkan hak bagi anggota direksi atau anggota dewan komisaris berupa kompensasi atau. Web pojk tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Web peraturan otoritas jasa keuangan nomor 45 /pojk.03/2015 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
Web Direksi, Dewan Komisaris, Dan/Atau Dewan Pengawas Syariah:
Peraturan otoritas jasa keuangan tentang direksi dan dewan komisaris. Pasal 20 dewan komisaris perusahaan wajib: Pasar modal syariah, perusahaan efek, wakil.