Peraturan Dirjen Perbendaharaan Petunjuk Teknis Revisi A. Peraturan direktur jenderal perbendaharaan tentang petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan. Para kuasa pengguna anggaran satker mitra kerja kppn kotabumi.
Web keputusan direktur jenderal perkebunan tentang petunjuk teknis kawasan karet (revisi iii) tahun 2023 i. Para kuasa pengguna anggaran satker mitra kerja kppn kotabumi. Peraturan dirjen perbendaharaan nomor 2/pb/2021 tanggal 29 januari 2021 tentang petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal.
Web Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Petunjuk Teknis Revis!
Web sehubungan dengan peraturan menteri keuangan nomor 208/pmk.02/2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun 2021 dan peraturan. Web berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 211/pmk.05/2019 tentang tata cara penilaian kompetensi bagi ppk dan ppspm pada satuan kerja pengelola. Web petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan pada tahun anggaran 2020.
“Selaras Dengan Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 20.
Web 25 feb,2022 peraturan perdirjen perbendaharaan no. Web keputusan direktur jenderal perkebunan tentang petunjuk teknis kawasan karet (revisi iii) tahun 2023 i. Web petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan pada tahun anggaran 2021:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/Pmk.02/2014, Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
Para kuasa pengguna anggaran satker mitra kerja kppn kotabumi. Web selanjutnya, dalam peraturan menteri keuangan nomor 128/pmk.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 126/pmk.05/2016 tentang. Web perdirjen perbendaharaan no.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan.
Peraturan dirjen perbendaharaan nomor 2/pb/2021 tanggal 29 januari 2021 tentang petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal. Web petunjuk teknis revisi anggaran yang menjadi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan: