Peraturan Dirjen Perimbangan Nomor Per.6 Pk 2024. Web implementasi kebijakan ini diundur dari yang semula 1 januari 2024 menjadi 1 juli 2024. Lantas bagaimana nasib 24 desa dan.
Peraturan menteri keuangan nomor 139/pmk.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi. Hanya untuk pelanggan tata cara pemotongan atas. Hal tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk).
Web Profil Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, Dan Keistimewaan;
Web peraturan dirjen anggaran : Perubahan atas peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per. Daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan direktorat jenderal perimbangan keuangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Lantas bagaimana nasib 24 desa dan. Web implementasi kebijakan ini diundur dari yang semula 1 januari 2024 menjadi 1 juli 2024. Web sebagai informasi, kemenkeu mulai menerapkan pajak untuk rokok elektrik pada 1 januari 2024.
Web Ketentuan Ini Mengacu Pada Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 191/Pmk.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Pmk 192/Pmk.010/2021 Tentang.
Web pelaporan dak dilakukan secara online melalui aplikasi ompsan, reviu dak diselenggarakan inspektorat mendasari ketentuan pasal 81 peraturan menteri. Peraturan menteri keuangan nomor 139/pmk.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi. Petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembiayaan ultra mikro oleh instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan:.
Web Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik
Web sesuai peraturan direktur jenderal perimbangan nomor 6/pk/2018, reviu apip terhadap dokumen persyaratan penyaluran dak fisik bertujuan untuk membantu pemerintah. Peraturan dirjen bea dan cukai. Percepatan penyaluran dana desa untuk mendukung penanganan corona virus.
Web Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Hal tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 136 tahun 2023. Penyesuaian tarif listrik per kwh tertuang dalam peraturan. Hal tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk).