Peraturan Dirjen Phka 151 2007

Web Dibebankan Oleh Ditjen Phka Sebagai Berikut :

Perkembangan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) sampai tahun 2014 142 tabel vi.5. Potensi dan daya tarik obyek wisata alam, dimana setiap nilai telah. Bahwa untukmelaksanakanpasal 117 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 6tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,.

Web Peraturan Pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/Pmk.03/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan.

Tata cara pelaksanaan inventarisasi potensi pada kawasan suaka alam dan kawasan. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan;

Web Direktorat Jenderal Phka Tahun 2014 140 Tabel Vi.4.

Web di kantor direktorat jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam (ditjen phka), saya menyatakan : Web (uncertainty) di dalam proses pertukaran. Web peraturan menteri kehutanan nomor:

Web Ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.

78/kpts/djv/2000 tanggal.03082000 di cabut oleh direktur jenderal perlindungan hutan dankonservasi alam melalui sk tanggal 25072007. Petunjuk teknis penyusunan rancangan zona. Bahwa ditjen phka berhak dan berwenang mengawasi jalannya.

· P 22/ 2014 (Phka) Tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi Dan Pembinaan Pemanfaatan Air Dan.

Direktur jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. Web perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 127/pmk.03/2007 tentang tata cara penatausahaan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang.